KADO PEMERINTAH KEPADA UMKM DI HUT RI KE-75!

UMKM atau Usaha Mikro, Kecil dan Menengah memang menjadi ujung tombak ekonomi Indonesia dan negara ASEAN lainnya. Model bisnis ini menjadi yang terbanyak digandrungi oleh masyarakat ASEAN khususnya Indonesia dengan pangsa pasar 99%.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008, UMKM merupakan usaha milik perseorangan atau badan usaha perorangan yang produktif dan memenuhi kriteria yang ditulis oleh Undang-Undang.

Berikut kriteria UMKM yang ditentukan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1998:

Ukuran Usaha Kriteria
Aset (tidak termasuk tanah & bangunan tempat usaha) Omset (dalam 1 tahun)
Usaha Mikro Maksimal Rp50 Juta Maksimal Rp300 Juta
Usaha Kecil Lebih dari Rp50 Juta – Rp500 Juta Lebih dari Rp300 Juta – Rp2,5 Milyar
Usaha Menengah Lebih dari Rp500 Juta – Rp10 Milyar Lebih dari Rp2,5 Milyar – Rp50 Milyar
Usaha Besar Lebih dari Rp10 Milyar Lebih dari Rp50 Milyar

 

Dengan penjelasan di atas, maka sangat wajar jika pangsa pasar di Indonesia dikuasai oleh UMKM. Bahkan UMKM telah berkontribusi besar dengan menyumbangkan hingga Rp8.573,9 trilliun ke PDB Indonesia pada tahun 2018. Padahal saat itu PDB Indonesia sebesar Rp14.838,3 trilliun. Maka, kontribusi UMKM terhadap PDB Indonesia mencapai 57,8%.

Belum lagi, UMKM juga memberikan lapangan kerja sebanyak 116.978.631 orang atau mencapai 97% dari total tenaga kerja Indonesia (UMKM dan Unit Besar). Hingga saat ini, UMKM Indonesia berjumlah 64.194.057 unit atau 99,99% dari total unit usaha di Indonesia.

Bahkan, saat krisis moneter melanda Indonesia pada tahun 1998 silam, UMKM menjadi pendorong bangkitnya perekonomian di Indonesia. Oleh karena itu sudah sepantasnya jika pemerintah Indonesia harus membalas budi UMKM.

Pada Hari Raya Kemerdekaan Indonesia ke-75, Pemerintah Indonesia memberikan kado yang sangat spesial kepada UMKM. Pemerintah melalui Kementerian BUMN telah merilis sebuah platform digital yang sangat bagus untuk perkembangan UMKM.

Platform yang bernama PaDi UMKM (Pasar Digital UMKM) ini menjadi sebuah tempat atau wadah yang mempertemukan UMKM dan BUMN. Pertemuan ini bukan pertemuan biasa ya, tetapi merupakan transaksi pengadaan barang dan jasa BUMN.

Selama ini pengadaan barang dan jasa BUMN kebanyakan dilakukan dengan cara tender. Tetapi untuk nominal maksimal Rp14 milliar maka akan dilakukan dengan cara online yakni melalui PaDi UMKM.

PaDi UMKM akan terus menampung semua UMKM yang ada di Indonesia tetapi harus melalui proses verifikasi dan screening yang ketat. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menjaga kualitas produk ataupun jasa yang diberikan kepada BUMN nantinya.

Bagi UMKM sendiri tentunya ini merupakan kesempatan emas untuk memperluas akses pasarnya. Bagi BUMN tentunya ini menjadi jalan yang memudahkan mereka ketika ingin melakukan pengadaan barang dan jasa.

Bagi Pemerintah, PaDi UMKM bisa menjadi salah satu platform yang membantu mereka dalam melakukan monitoring belanja BUMN terhadap UMKM.

Maju terus UMKM Indonesia bersama PaDi UMKM!