Sejarah Bea Cukai di Indonesia

Bea cukai adalah salah satu arti tenar didalam pengetahuan ekonomi yang mungkin sering Anda dengar didalam kehidupan sehari-hari. Terutama kalau Anda memiliki usaha jual-beli barang antar negara, maka arti bea cukai pasti telah menjadi makanan sehari-hari.

Customs (istilah kepabeanan) adalah suatu organisasi yang keberadaannya terlalu essensial bagi suatu negara. Hal ini terhitung berlaku untuk Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang merupakan Instansi Kepabeanan Indonesia.

Sistem bea dan cukai telah dipraktikkan berasal dari masa dahulu oleh kerajaan-kerajaan di kepulauan Indonesia. Pada masa kesultanan Islam, dikenal jabatan syahbandar dan bendahara yang bertugas memungut bea atas barang-barang yang diperdagangkan di pelabuhan.

Pada masa penjajahan Belanda, bea dan cukai sering disebut bersama arti douane. Seiring bersama masa globalisasi, bea dan cukai lantas pakai arti customs.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai membawa tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, layanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai cocok bersama keputusan ketentuan perundang-undangan. Berikut penjelasan selengkapnya tentang apa itu bea cukai beserta tugas dan fungsinya didalam suatu negara.

 

Sejarah Bea Cukai di Indonesia

Bea dan Cukai merupakan institusi international yang dimiliki oleh hampir semua negara di dunia. Bea cukai adalah perangkat negara “konvensional” seperti halnya kepolisian, kejaksaan, pengadilan, ataupun angkatan bersenjata, yang eksistensinya telah tersedia sepanjang masa histori negara itu sendiri

Fungsi bea cukai di Indonesia dipercayai telah tersedia sejak zaman negara ini masih bersifat kerajaan, meski belum ditemukan bukti-bukti tercantum yang kuat untuk melandasi perihal ini. Kelembagaan bea cukai terhadap selagi itu masih bersifat “lokal” cocok lokasi kerajaannya. Setela masuknya VOC, bea cukai selanjutnya mulai terlembagakan secara “nasional”.

Pada masa Hindia Belanda, masuk pula arti douane untuk menyebut petugas Bea Cukai (istilah yang masih melekat hingga selagi ini). Nama formal Bea Cukai terhadap masa Hindia Belanda selanjutnya adalah De Dienst der Invoer en Uitvoerrechten en Accijnzen (I. U & A) atau didalam terjemah bebasnya artinya “Dinas Bea Impor dan Bea Ekspor dan juga Cukai”. Tugasnya adalah memungut invoer-rechten (bea impor/masuk), uitvoer-rechten (bea ekspor/keluar), dan accijnzen (excise/ cukai).

Tugas memungut bea impor maupun ekspor dan juga cukai inilah yang lantas membangkitkan arti Bea dan Cukai di Indonesia. Peraturan atau hukum yang melandasi bea cukai terhadap selagi itu di adalah Gouvernment Besluit Nomor 33 tanggal 22 Desember 1928 yang lantas diubah bersama keputusan pemerintah tertanggal 1 Juni 1934.

Pada masa kependudukan Jepang, berdasarkan Undang-undang Nomor 13 tentang Pembukaan Kantor-kantor Pemerintahan di Jawa dan Sumatera tanggal 29 April 1942, tugas pengurusan bea impor dan bea ekspor ditiadakan dan bea cukai selagi itu cuma mengurusi cukai saja.

Lembaga urus Bea Cukai setelah Indonesia merdeka dibentuk terhadap 01 Oktober 1946 bersama nama Pejabatan Bea dan Cukai. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 th. 1948, arti Pejabatan Bea Cukai selanjutnya beralih nama menjadi Jawatan Bea dan Cukai, yang bertahan hingga th. 1965. Setelah th. 1965 hingga sekarang, namanya menjadi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).